Haji sejatinya menawarkan narasi kosmopolitanisme Islam: bahwa perbedaan ras, etnis, dan kewarganegaraan dilebur dalam satu identitas keimanan. Nilai ini sejalan dengan prinsip civic pluralism dalam kehidupan berbangsa, di mana keberagaman bukan ancaman, melainkan modal sosial untuk membangun solidaritas kolektif.

Pemerintah dapat merealisasikan wacana ini dengan menambah embarkasi jemaah dan memperluas jadwal mendarat di bandara Arab Saudi.

Selain untuk kebutuhan haji, KPI juga terus menyesuaikan produksi avtur dengan kebutuhan nasional lainnya. Hermansyah menyebut, transportasi udara kini menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat sehingga pasokan avtur harus terjaga.

Di tengah dunia yang terpolarisasi oleh konflik identitas, umat yang rukun dan inklusif adalah kontribusi terbaik Indonesia untuk peradaban world yang lebih damai dan berkeadaban.

Jemaah dari 10 bandara embarkasi utama akan menjalani proses keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, serta pemeriksaan keamanan langsung di asrama haji. Bandara tersebut adalah:

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan proses keberangkatan ibadah ke Tanah Suci berjalan lancar dan tertib.

Ia juga mengingatkan, salah satu ciri dari haji yang mabrur adalah perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan pesan Nabi Muhammad SAW, yaitu santun dalam berkata, menebar kedamaian, serta peduli terhadap sesama.

Zainut menekankan pentingnya penyusunan BPIH yang adil dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak merugikan jemaah di masa mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga memotivasi para petugas haji. "Kalau jamaah haji dapat pahala 10, maka petugas haji ini bisa double. Sementara jamaah hajinya sudah istirahat tidur, tetapi para petugas masih berpanas-panasan untuk mengurus jamaah di tempat lain.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.

Hermansyah menambahkan, avtur yang diproduksi KPI telah memenuhi standar internasional. Hal ini untuk menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan jemaah selama perjalanan.

Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Selain sebagai momen ibadah agung bagi umat click here Islam, haji tahun ini hadir di tengah masa transisi pengelolaan menuju otoritas penuh Badan Pengelola Haji (BPH) pada 2026.

Namun, inovasi struktural ini perlu dilengkapi dengan inovasi kultural—yakni pembangunan kesadaran bahwa haji adalah ibadah pelayanan, ibadah transformatif. Ia bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci, tapi perjalanan batin menuju kematangan spiritual dan komitmen sosial.

“Dengan dukungan operasional 24 jam dan penerapan standar mutu yang ketat, kami memastikan ketersediaan avtur dalam jumlah memadai dan kualitas terbaik sepanjang musim haji,” ujarnya.